Selasa, 28 Mei 2013

Sungai Mahakam Pasang Setinggi 2,4 Meter

Tribun Kaltim - Senin, 27 Mei 2013 20:07 WITA
SAMARINDA, tribunkaltim.co.id - Pasang tinggi yang kembali terjadi di Sungai Mahakam membuat beberapa wilayah Samarinda kembali tergenang, Senin (27/5/2013). Genangan tampak di sekitar Jl Slamet Riyadi sekitar pukul 09.00.Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Samarinda, Sutrisno mengungkapkan, kondisi pasang di Sungai Mahakam mencapai puncaknya Senin dan Selasa (28/5/2013). "Hari ini dan Selasa besok pasang di Sungai Mahakam akan mencapai puncaknya, dan seterusnya berangsur surut," kata Sutrisno.Berdasarkan hasil perhitungan BMKG, pasang di Sungai Mahakam mencapai ketinggian 2,4 meter di pagi hari, dan sekitar 1,4 meter di malam hari. "Hari ini (kemarin), puncak pasang itu pukul 08.55 di pagi hari, dan pukul 21.02 malam hari. Sedangkan Selasa, puncaknya sekitar pukul 09.32 dan malamnya pukul 21.37. Sedangkan Rabu, itu sudah mulai surut dengan puncak pasang hanya 2,3 meter di pagi hari," beber Sutrisno.Kondisi pasang kali ini tergolong tinggi dari biasanya. Tak heran jika sebagian kawasan yang dilintasi Sungai Mahakam seperti Tenggarong, Kutai Kartanegara turut tergenang. Biasanya, puncak pasang tertinggi di Sungai Mahakam hanya berkisar 2,2 meter.Potensi banjir menjadi lebih tinggi jika hujan turun sebelum puncak pasang. Pasalnya, aliran air hujan akan tertahan akibat ketinggian air di Sungai Mahakam yang meningkat. "Kalau hujannya turun sebelum puncak pasang, potensi terjadi genangan atau banjir itu tinggi. Tapi kalau hujannya turun setelah puncak pasang, maka tidak berpengaruh. Seperti hari ini, kan malamnya hujan turun 27 milimeter. Meski curah hujan rendah, tapi terjadinya sebelum puncak pasang, makanya ada genangan," urai Sutrisno. (*)

Dikirim dari Yahoo! Mail pada Android

Minggu, 26 Mei 2013

Rencana, Dana, MeranaBanjir Bukan Takdir (4-Habis) 

Minggu, 26 Mei 2013 - 13:15:28|Utama|Dibaca : 113
Kali Agenda telah disusun bertahun-tahun. Biaya sudah disediakan beratus-ratus miliar. Celaka, pemerintah yang tinggal menjalankan program pengendalian banjir malah loyo. SUHARDI dilanda kebimbangan tatkala mendatangi sebidang tanah miliknya di tepi rawa di RT 69, Kelurahan Sempaja Utara, Samarinda Utara. Dibeli beberapa tahun lalu, pria yang berencana tinggal di Perumahan Bengkuring itu sangat mendamba membangun rumah di atas tanah berukuran 10 meter x 20 meter. Sebuah kabar membuat pikiran pria itu goyah. Tiga tahun lalu, Dinas Pekerjaan Umum Kaltim datang ke RT 68 dan 69. Warga diberi sosialisasi pembangunan kolam retensi. Sejak lama, Perumahan Bengkuring menjadi permukiman terparah yang berteman dengan banjir. Genangan bisa setinggi satu meter lebih di kompleks yang dihuni ribuan kepala keluarga ini. Di situ, termasuk di tanah Suhardi, dua kolam akan dibangun. Masing-masing memiliki luas 10 hektare dan kedalaman tiga meter, kolam retensi diyakini akan mengusir banjir. Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Kaltim, Rudy, menghitung kedua kolam dapat menampung 600 ribu meter kubik air. Nyaris setengah dari daya tampung Sungai Karang Mumus. Sebagian besar lahan untuk pembangunan kolam yang pembangunannya dibiayai APBD Kaltim ini masih lowong. Suhardi dan warga lain yang mendengar rencana proyek vital itu lekas menahan diri untuk tidak membangun rumah. Kepada Kaltim Post, Suhardi berkata, “Kami tahu ini penting bagi kemaslahatan warga Samarinda.” Berbondong-bondong warga mendatangi ketua RT. Mereka menyerahkan salinan surat kepemilikan tanah sebagai tanda setuju pembangunan proyek. “Katanya mau cepat dikerjakan. Waktu itu (2010) mereka sampai tiga atau empat kali ketemu saya,” jelas Lurah Sempaja Utara, Sukardi. Pria berkumis ini seperti tidak bergairah berbincang pembangunan kolam pengendali banjir. “Saya sudah malas menanggapi pembangunan itu. Malu dengan warga,” kata sang lurah ketika ditemui pekan lalu. Hingga sekarang, pembangunan tak lagi terdengar. Itu pula yang membuat Suhardi, salah seorang pemilik tanah, menjadi sangsi. Sempat menunda, dia akhirnya memutuskan pelan-pelan membangun rumah. “Kalau tidak dibangun, saya mau tinggal di mana?” Warga yang lain, Sutrisno, menambahkan sulit membangun kolam retensi dengan kondisi sekarang. Sudah banyak warga yang mendirikan rumah di lokasi pembangunan. Sama seperti Suhardi, Sutrisno juga membangun kediaman. Tanah miliknya persis di tepi rawa yang akan menjadi kolam pengendali banjir. "Padahal kalau semua warga sepakat, saya ikut saja," timpal Suhardi. Urusan harga, dia tidak terlalu mempermasalahkan. Tanah 10 x 20 meter dia beli Rp 100 juta. “Pemerintah tentu bisa memperkirakan berapa harga pembebasan lahan," tambahnya. Sementara Lurah Sukardi mengatakan, pada awal 2013, petugas dari Dinas PU Kaltim kembali datang. “Saya bilang kepada mereka, datangi (warga) sendiri saja,” ucap Sukardi. Proyek di Perumahan Bengkuring adalah satu dari antara puluhan pekerjaan pengendalian banjir Samarinda. Pemprov Kaltim telah mengalokasikan Rp 602 miliar dalam tiga tahun anggaran sejak 2011. Fulus sebesar itu masih terbengkalai, kebanyakan karena terkendala pembebasan lahan. Dari empat subsistem yang menerima kucuran, progres tertinggi baru di Karang Asam Besar dengan 44 persen. Secara akumulasi, pekerjaan yang seharusnya kelar akhir tahun ini belum menyentuh 30 persen. Pembebasan lahan yang terseok-seok oleh Pemkot Samarinda dituding sebagai penyebab nyaris Rp 500 miliar tak terserap. Keadaan ini sempat mendatangkan kekesalan Irianto Lambrie. Beberapa bulan lalu, ketika Penjabat Gubernur Kalimantan Utara itu masih Sekprov Kaltim, dia berkata, “Hanya karena masalah pembebasan lahan, baru 20 persen yang diserap. Ada Rp 480 miliar belum bisa dibelanjakan. Angka itu, lebih besar dari APBD Pinrang dan hampir sama dengan APBD Kota Batu.” Menghabiskan Rp 480 miliar ketika kontrak tahun jamak tersisa tujuh bulan seperti mustahil. Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengaku sangat tidak puas atas progres proyek ini. “Saya sudah minta kepada Dinas PU untuk mengejar progres,” tegasnya. Kendala pembebasan lahan terjadi di mana-mana. Di Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, pembangunan kolam retensi seluas 20 hektare sama sekali belum berjalan. Padahal menurut Dinas PU Kaltim, kolam yang dilengkapi pompa otomatis bisa melenyapkan banjir. “Seperti Jalan Juanda yang tak lagi tergenang ketika Polder Air Hitam berfungsi,” tutur Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas PU Kaltim, Rudy. Untuk diketahui, tugas membebaskan lahan diemban Pemkot Samarinda. Pemkot-lah yang memiliki aparat camat hingga lurah. Sementara dana pembebasan tanah disiapkan Pemprov Kaltim. Provinsi telah menyuntik Rp 30 miliar pada 2012 untuk memuluskan tugas tersebut. “Tetapi belum digunakan sepeser pun. Belum ada lahan yang dibebaskan,” keluh Rudy. Menambah kepala bergeleng begitu mengetahui kinerja Pemkot membebaskan lahan. Di Gunung Lingai, baik lurah maupun camat mengaku belum mendengar rencana pembuatan kolam apalagi pembebasan lahan. “Kami belum menerima pemberitahuan. Jadi saya bingung mau jelaskan apa," ucap Lurah Gunung Lingai, Saripudin, saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Meski demikian, jika benar diperlukan 20 hektare lahan, aparat kelurahan siap bekerja. “Luas wilayah kami sekitar tiga ribu hektare dengan jumlah penduduk sekira 10 ribu. Kalau mau membangun kolam retensi, kami siap," ucapnya. Camat Sungai Pinang, Muhammad Fahmi, mengatakan hal senada. “Saya belum menerima pemberitahuan baik secara tertulis maupun lisan,” ucapnya. Dikonfirmasi lambannya pembebasan lahan, Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail membantah. “Pertama, kami belum match betul dengan anggaran multiyears. Proyek ini di berbagai lokasi. Perilaku masyarakat berbeda-beda sementara membebaskan lahan harus mengikuti aturan,” terangnya, belum lama ini. Salah satu lokasi yang sulit dibebaskan, terang Nusyirwan, adalah di Jalan Gelatik. Di tempat lain, pembebasan lahan bisa memakan waktu setengah tahun. *** SEBELAS tahun lalu, rencana besar penanganan banjir Samarinda tuntas disusun Pemkot Samarinda. Perlu Rp 3,4 triliun untuk menangani tumpah-ruah air dari subsistem --anak Sungai Mahakam yang mengalir di Samarinda-- Karang Mumus, Karang Asam Besar, Karang Asam Kecil, dan Samarinda Seberang. Ongkos yang melewati angka satu tahun APBD Samarinda itu dipakai untuk tiga kegiatan utama. Di daratan, drainase yang membuang air ke sungai ditingkatkan kapasitasnya. Supaya serangan air tak terlampau besar, dibangun pula bendali dan kolam retensi. Di perairan, anak Sungai Mahakam pun dinormalkan termasuk memasang pintu air. Sewindu, masterplan sebatas dokumen tanpa pelaksanaan. Ketersediaan dana menjadi pangkal persoalan. Wacana demi wacana menggelinding tentang sumber pembiayaan. Bermuara kepada keputusan APBN, APBD provinsi, dan APBD Samarinda yang menalangi. Dana pusat melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Kementerian PU, menangani sungai-sungai utama. Sedangkan Pemprov Kaltim melalui Dinas Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air dan Pemkot Samarinda melalui Dinas Bina Marga dan Pengairan menangani anak sungai, sistem drainase, dan konservasi. Rencana sudah disuguhkan, begitu pula akhirnya dana. Pada 2010, Pemprov bersama DPRD Kaltim menyepakati program penanganan banjir Samarinda. Disediakan Rp 602 miliar yang meluncur di atas kontrak tahun jamak. Duit itu terbagi atas sistem Karang Mumus Rp 322 miliar, sistem Karang Asam Besar dan Loa Bakung Rp 44 miliar, sistem Karang Asam Kecil Rp 55 miliar, dan sistem Loa Janan dan Rapak Dalam (Seberang) Rp 181 miliar (penanganan banjir selengkapnya, silakan lihat infografis di Sambungan). Karang Mumus yang memiliki luas daerah aliran sungai 36 ribu hektare adalah yang terluas. Membicarakan banjir di Samarinda berarti berbicara Karang Mumus. Lebih dari setengah kawasan yang tergenang berhubungan dengan sungai ini. Dampak ketika sungai tak mampu menampung air bisa menyengsarakan ratusan ribu warga Samarinda. Dilihat dari kondisi dan lokasi, batang Sungai Karang Mumus dapat dibagi menjadi tiga. Pertama bagian hilir. Dua kilometer dari arah muara, penurapan telah selesai dan sungai memiliki lebar 45 meter. Sesungguhnya, program penurapan berjalan lambat. Dari panjang sungai 15 kilometer, baru dua kilometer yang berhasil diturap dalam 12 tahun terakhir. Masih di bagian hilir, menurut master plan pengendalian banjir, pertemuan air Karang Mumus dengan Sungai Mahakam harus dipisahkan. Untuk mencegah air masuk dari Mahakam ketika pasang, diperlukan pintu air. Pembangunan pintu air menjadi proyek paling mahal dengan perkiraan Rp 350 miliar. Anggaran untuk pintu itu pun belum tersedia. Bagian kedua adalah batang tengah sungai. Mulai batas penurapan hingga kampus Universitas Mulawarman di Gunung Kelua, Karang Mumus harus berhadapan dengan puluhan ribu manusia. Permukiman di tepi sungai dan dua pasar menambah berat beban bengawan. Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas PU Kaltim, Rudy, menyebutkan titik terparah sungai yakni di belakang Pasar Segiri. Saban hari selama puluhan tahun, Karang Mumus menerima limbah pasar. Pendangkalan luar biasa membuat sungai lebih layak disebut parit. Dokumen rencana besar penanganan banjir Samarinda menyebutkan beberapa cara pengendalian limpasan di bagian ini. Dimulai dengan meminimalisasi perubahan fungsi lahan, menormalisasi saluran dan sungai, pembangunan kolam retensi, hingga pintu air dan rumah pompa. Dinas PU sedang menyiapkan lebih 20 pompa otomatis untuk mempersingkat genangan. Sedangkan konservasi berupa penghijauan menjadi bagian utama yang terus terkendala masalah sosial; memindahkan permukiman tepi sungai. Syahdan, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang berencana membangun seribu rumah untuk meneruskan program relokasi. Bagian ketiga adalah hulu sungai yang dimulai kampus Unmul hingga Waduk Benanga. Di sini, musuh Karang Mumus lebih mengerikan. Pengupasan lahan dari aktivitas pertambangan dan perumahan mengirim sedimentasi yang luar biasa besar. Dinas PU Kaltim mencatat, 2.500 meter kubik material mengendap di dasar Karang Mumus setiap tahun. Hanya perlu 90 tahun untuk menimbun setengah dari panjang Karang Mumus yang 15 kilometer. Pada bagian ini, master plan menyebutkan, kondisi DAS yang rusak harus diperbaiki. Semua perbaikan memerlukan Rp 3,4 triliun. Namun, melihat kinerja pemerintah yang tidak maksimal setelah diberi “modal” Rp 602 miliar, banyak pihak dilanda ragu. Selain APBD, dana akan ditopang APBN. Hetifah Sjaifudian, anggota DPR asal Kaltim yang duduk di komisi infrastruktur, menyayangkan kinerja Pemkot Samarinda untuk urusan pembebasan lahan. Bertahun-tahun berjuang meloloskan anggaran pengendalian banjir ke pemerintah pusat, politikus Partai Golkar ini khawatir tidak diserapnya APBD menjadi titik nila. “Tentu pusat bisa berpikir ulang mengalokasikan APBN untuk pengendalian banjir Samarinda. Bila uang yang sudah tersedia saja tidak digunakan, bagaimana mau diberi tambahan dana,” ucapnya. Ya, meskipun dana dan rencana telah disiapkan, masyarakat tetap merana. Program pengendalian tak berjalan dan air tetap menggenang. Di Samarinda, banjir barangpasti bukan takdir. Tapi memiliki aparat negara yang lamban menuntaskan pekerjaan prioritas, barangkali itulah yang bisa disebut takdir.(tim kp/che/k1)

Dikirim dari Yahoo! Mail pada Android

“Ada Presiden Saja Masih Banjir…”Banjir Bukan Takdir (3) 

Sabtu, 25 Mei 2013 - 08:54:01
CONTOH PUSAT: Jaang menganalogikan banjir di Jakarta. Dia menyebut, ada presiden tinggal di sana saja, Jakarta masih kebanjiran.(dok/jp) Sudah 13 tahun Syaharie Jaang menjadi bagian dari pemimpin kota. Sedasawarsa sebagai wakil wali kota dan tiga tahun ini menjadi wali kota.SEPANJANG itu pula, banjir di Samarinda seperti nyaris tak tersentuh tanda-tanda perbaikan. Kecuali di beberapa tempat seiring beroperasinya Polder Air Hitam dan Voorvo. Namun demikian, Jaang menegaskan Pemkot bukan tanpa usaha. Tahun ini sudah ada beberapa agenda penanganan banjir yang masuk pos anggaran. Di antaranya pengadaan mesin penyedot lumpur dan ekskavator amfibi untuk mengeruk Sungai Karang Mumus.Faktor pembukaan lahan yang tak ramah lingkungan, diakui Jaang sebagai momok besar penyebab banjir. Namun, sebagai kota berkembang, Jaang tak kuasa menghadapi godaan raksasa berinvestasi di Samarinda. Dia membeberkan, 15 besar orang terkaya di Indonesia mulai melirik Samarinda sebagai tempat berinvestasi. Berikut petikan wawancara Kaltim Post dengan Wali Kota tentang banjir yang tak pernah pergi dari Kota Tepian. Pandangan Anda tentang banjir di Samarinda?Ya, banyak faktor. Mulai curah hujan tinggi sampai masalah pengelolaan. Kami evaluasi terus apa yang harus kami perbaiki. Kami juga tak memungkiri ada masalah lingkungan. Akan kami perbaiki semua. Paling tidak meminimalisasi.Ada juga persoalan karena kebijakan dan pengawasan yang kurang. Saat ini terus kami perbaiki. Banjir karena faktor cuaca, kondisi alam, juga kami upayakan diminimalisasi meski tak bisa dibereskan sama sekali. Misalnya hujan tiga jam, bagaimana kami bisa membuat jadi satu jam.Itu kan tidak sederhana. Jakarta saja tidak gampang menghadapi hal seperti ini. Tapi jika ada kebijakan staf saya yang tidak benar, tidak mengamankan kebijakan Wali Kota lalu mengambil kebijakan sendiri, itu harus dibenahi. Penanganan banjir seperti selalu kalah cepat dengan aktivitas penyebab banjir misalnya pembukaan lahan…Samarinda ini kota besar dan menuju metropolitan. Saya baru bertemu bos-bos besar. Saya bertemu Hary Tanoesoedibjo, Pak Lim, dan saya ketemu Ibu Icih Nursalim. Orang-orang yang masuk 15-30 besar terkaya di Indonesia ini melirik Samarinda. Mulai properti sampai retail. Mereka semua tertarik.Nah, masyarakat perlu tempat tinggal. Tidak bisa tidak karena kota kita ini besar. Di satu sisi memang bertolak belakang dengan keinginan. Kita ingin kota ini maju menjadi kota metropolitan tapi di sisi lain kita menghalangi orang tinggal di kota kita. Membatasi orang membangun rumah, membatasi pengembang masuk. Saya pikir tidak bisa juga begitu. Pengembang juga menyerap tenaga kerja. Itu nilai plusnya, multiplier effect yang kami harapkan. Sesungguhnya, seberapa besar perhatian Pemkot menangani banjir?Kami sangat serius. Saya lupa persentasenya. Bantuan dari Pemprov banyak, dari Pemkot juga banyak. Tahun ini kami mendatangkan mesin penyedot lumpur. Saya sedang mempersiapkan pengadaan ekskavator amfibi yang bisa berenang di Sungai Karang Mumus. Dump truck kami tambah. Semua kami tambah.Tapi, jika hujan selama tiga-empat jam dan kemudian banjir, wartawan jangan menulis Wali Kota tidak serius menangani banjir. Di Jakarta saja ada Presiden, Menteri PU, ada Kedutaan Besar Belanda, bahkan Istana Negara, masih banjir. Pemprov-Pemkot telah melakukan kajian. Perlu lebih Rp 3 triliun untuk mengatasi banjir di Samarinda. Bagaimana upaya Pemkot memenuhi kebutuhan itu?Pemprov dan APBN akan membantu. Kami mengevaluasi dan meredesain master plan penanganan banjir. Tapi yang tak kalah penting, obsesi kami besar; saya mau memindahkan orang yang tinggal di Karang Mumus.Sungai itu akan menjadi parit besar di dalam kota. Insya Allah tahun depan kami bangun seribu rumah untuk program relokasi ini. (*/bby/fel/k1/bersambung)

Dikirim dari Yahoo! Mail pada Android

Jumat, 24 Mei 2013

Menggali-gali di Hulu, Tenggelam Kemudian Jumat, 24 Mei 2013

HAMPARAN tanah di Samarinda Utara menjadi pigura seburuk-buruknya pengelolaan kota. Tempat sungai bermula itu justru dihancurkan tangan manusia.Pangkal Sungai Karang Mumus telah dikepung kuasa pertambangan batu bara dan perumahan. Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Samarinda menyebutkan, saat ini 29 izin perumahan baru diterbitkan sejak 2012 hingga April 2013.Sementara di Waduk Benanga, menurut catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, dikepung delapan izin tambang batu bara. Luas konsesi kedelapannya mencapai 14.092 hektare. Nyaris sekeliling Benanga distempel izin tambang kecuali Kebun Raya Unmul Samarinda.KRUS menjadi satu-satunya penyerap air. Luasnya cuma 300 hektare. Padahal untuk daerah aliran Sungai Karang Mumus yang 36.000 hektare, diperlukan 30 persen atau 10.800 hektare daerah tangkapan air. Benanga dan Karang Mumus kekurangan 10.500 hektare kawasan hijau.“Perlu hamparan hutan yang luas yang tak mungkin lagi ada di Samarinda,” tutur pakar hidrologi dari Universitas Mulawarman, Profesor Sigit Hardwinarto.Lagipula, sejumlah tempat tangkapan air juga telah menjadi belantara beton. Di Jalan PM Noor dan Jalan DI Panjaitan, ribuan rumah telah berdiri. Dibangun pengembang kelas elite hingga teri.Rawa-rawa sebagai polder alami pun musnah di Kota Tepian. Sebelum kompleks Stadion Madya Sempaja berdiri, kawasan di Jalan KH Wahid Hasyim ini adalah tanah paya. Ketika polder alami itu ditimbun, air menuju Sungai Karang Mumus tanpa singgah sana-sini. Sungai yang tak mampu menampung meluberkan air ke mana-mana.“Ada yang salah dengan tata kelola kota ini. Hulu sungai yang semestinya dijaga justru jadi arena penjualan izin,” ucap Dinamisator Jatam Kaltim Kahar Al Bahri. Endapan di Waduk Benanga yang begitu hebat, terangnya, barang pasti akibat pembukaan lahan.“Sudah pasti pertambangan batu bara dan pembangunan perumahan yang tak sesuai prosedur,” jelas dia. Bukan hanya mengupas lahan tanpa menyiapkan kolam penampung, lahan yang tak direklamasi menambah parah situasi. Pengawasan terhadap kedua kegiatan itu juga dipastikan sangat lemah. Kegiatan gali-menggali tanah baik dari pertambangan maupun perumahan, dituding Jatam menjadi penyebab sedimentasi.“Saya yakin, sepanjang pengupasan lahan tak dihentikan, banjir selalu datang. Percuma saja Rp 600 miliar untuk menormalisasi sungai dan drainase, tetapi pengupasan terus berjalan. Pekerjaan sia-sia,” tambah pria yang akrab disapa Ocha. Dia menyinggung dana proyek penanganan banjir yang dianggarkan APBD Kaltim.“Parahnya, pemerintah di kota ini tak mau tahu bahwa lingkungan kita sudah sekarat,” cibirnya.Dituding sebagai pengupas lahan yang mendangkalkan Waduk Benanga, Ketua Asosiasi Pengusaha Batu Bara Samarinda (APBS) Eko Prayitno membantah. Telunjuk APBS justru mengarah kepada pengembang sebagai penyumbang banjir terbesar. Lokasi para developer beraksi dituding terlampau dekat perkotaan.Eko mencontohkan banjir di Jalan Lambung Mangkurat dan Sempaja yang masih sejalur dengan Waduk Benanga. Tak ada perusahaan tambang di situ. Dengan kata lain, pembukaan lahan oleh pengembang memberi dampak besar. Meski demikian, Eko mengakui jika kawasan tambang berpusat di pinggir kota seperti utara Samarinda.Eko juga mengklaim para penambang cenderung memperhatikan lingkungan. Menghindari limpasan air ke permukiman, area tambang pasti memiliki kolam retensi. Meskipun diakui tak semua penambang memenuhi peraturan.Ketika menjadi yang paling tertuduh sebagai penyebab banjir, para pembangun perumahan serempak menggeleng. Penolakan diwakili oleh Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Kaltim, Susianto.Dia mengatakan, bukan pengembang yang menjadi aktor tunggal. REI justru meminta pemerintah mengkaji penyebab sebenarnya.“Mungkin saja aktivitas perumahan salah satu penyebabnya. Namun tak sepenuhnya salah kami. Kegiatan tambang batu bara atau sistem drainase yang buruk juga ambil bagian,” kata Susianto ketika ditemui Kaltim Post.Dia menjelaskan, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan perumahan hanya sementara saat lahan dibuka. Setelah membangun, pengembang akan mengikuti aturan.“Harusnya saat ini bukan mencari siapa yang salah tapi mencari solusi. Kami bersedia bertanggung jawab jika kesalahan memang di pihak kami. Saya dan anggota REI tak akan lari,” tegasnya.Susianto pun mengaku keberatan jika ada anggota REI yang dicap pengembang nakal. Di Samarinda, pemerintah dan pengembang seakan tak memiliki pemikiran sejalan soal visi dan misi yang dituju untuk pembangunan kota.“Ambil contoh di Balikpapan. Pemerintah dan pengembang sangat kompak. Mereka sepaham soal pengembangan daerah. Pemkot memberi aturan dan rambu-rambu yang jelas. Pengembang pun senang hati mengikuti. Tak sekadar membuat peraturan, pengawasan lebih teratur di sana,” katanya.Berkaca kepada Balikpapan pula, meskipun pembangunan perumahan nyaris sama masif dengan Samarinda, tetapi banjir, sedimentasi, dan limpasan air, jauh berbeda.Dan, keadaan terus berlanjut. Ketika pengembang dan penambang saling tuding, masyarakat Samarinda tetap merasakan dampaknya. Seperti kata Ocha dari Jatam Kaltim, seberapa pun kuat penanganan banjir, tanpa penghentian pembukaan lahan di hulu sungai, genangan tetap datang.“Gali-menggali di hulu, tenggelam kemudian. Kota ini seharusnya Kota Tepian, bukan Kota Genangan,” sindir Ocha.(fel/*/bby/*/roe/che/k1)

Dikirim dari Yahoo! Mail pada Android

Mencegah Bencana yang SempurnaBanjir Bukan Takdir (1) Kamis, 23 Mei 2013 - 08:48:03

Diserbu permukiman dan pengupasan lahan, Sungai Karang Mumus kian sekarat. Tanpa sebuah gerakan besar, Samarinda akan terus diancam tragedi mengerikan; sebuah bencana yang sempurna. HUJAN jatuh tanpa ampun dari langit Samarinda. Di dalam mobil, Rita Widyasari berkali-kali melirik gelisah arlojinya. Nyaris dua jam, Bupati Kutai Kartanegara itu hanya menatap genangan dari balik kaca jendela.Sore, Selasa, 22 Maret 2013 lalu, banjir mengepung di perempatan Jalan Pangeran Antasari-Jalan Juanda, Samarinda. Melahirkan kemacetan panjang, Rita terjebak di dalamnya. Janji temu dengan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim Sri Haryoso pun terancam lalai.Pukul empat sore itu, Rita semestinya sudah di kantor auditor negara untuk menyerahkan laporan keuangan Pemkab Kukar. Bupati perempuan satu-satunya di Kaltim ini pergi dari Tenggarong, Kukar, sekitar pukul tiga siang tanpa pengawalan. Namun karena benar-benar terjebak, dia memutuskan meminta bantuan kepolisian untuk “membuka jalur”.Menuju kantor BPK di Jalan M Yamin, Rita menerobos banjir. Di perempatan Mal Lembuswana, dia sempat menyaksikan seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor kemudian terendam.“Beberapa orang menolong perempuan itu,” tutur Rita ketika menceritakan pengalaman menerjang banjir kepadaKaltim Post. Dia mengaku stres berat berjam-jam tak bergerak karena kemacetan. Menuju magrib atau dua jam terlewat dari janji, Bupati baru sampai di kantor BPK. Saat itu, cerita Rita, Kepala BPK bisa memaklumi mengingat banjir sudah seringkali menyusahkan.Sebagai ibu kota, Samarinda menjadi pusat pemerintahan yang sering didatangi kepala daerah dari penjuru kabupaten/kota. Jika seorang kepala daerah saja harus terjebak banjir, kesusahan ratusan ribu warga Samarinda bisa terbayangkan. Banjir di Kota Tepian disebut sudah begitu akut. Jangankan di kala hujan, cukup dengan air pasang, terjangan air bisa datang. Meminjam catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kaltim, intensitas banjir di Samarinda adalah yang tertinggi dari seluruh daerah di Kaltim. Pada 2012 lalu, dari 123 musibah banjir di 12 kabupaten kota, setengahnya atau 69 kali terjadi di Samarinda.Angka ini bertambah dibanding 2011 yang hanya 65 kali banjir di ibu kota provinsi. Masih dari data BPBD, Samarinda telah diterjang 260 banjir sejak 2009 hingga sekarang. Itu berarti, dalam setahun, warga kota ini melewati dua bulan dengan hidup bersama genangan.Kesusahan itu sebagian besar datang dari ketidakmampuan Karang Mumus menyandang predikat sungai. Memang ada bengawan lain yang turut mengimbaskan banjir seperti Karang Asam Besar, Karang Asam Kecil, dan beberapa di Samarinda Seberang. Namun, Karang Mumus tetap yang terbesar. Daerah alirannya mencakup lebih dari luas setengah kota.Membelah Samarinda, Sungai Karang Mumus seharusnya adalah drainase alam yang menyalurkan air ke Sungai Mahakam. Tetapi kesanggupan itu lambat laun berkurang. Beberapa dasawarsa hidup berdampingan bersama manusia, sungai mulai sekarat.Sigit Hardwinarto, guru besar Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman, membeberkan perhitungan seberapa mampu drainase alam ini menampung air. Karang Mumus yang sepanjang 15 kilometer memiliki lebar 45 meter di hilir yang telah diturap. Di bagian tengah batang sungai, lebarnya tersisa 15 meter dan terus berkurang menuju hilir. Dengan kedalaman rata-rata tiga meter, volume Karang Mumus hanya mampu menampung 900 ribu meter kubik air.Waduk Benanga di hulu menambah daya tampung. Data Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Kementerian Pekerjaan Umum, mencatat luas Benanga menyusut tajam dalam 15 tahun terakhir. Pada 1997 luas waduk 103 hektare dengan kedalaman rata-rata lebih dari tiga meter. Kini, bagian yang memiliki kedalaman tiga meter tersisa 11 hektare. Benanga pun diperkirakan hanya mampu menampung 330 ribu meter kubik air.Dari situ, Sigit yang juga ketua Forum Daerah Aliran Sungai Kaltim mendapati bahwa volume di sistem Karang Mumus adalah 1,2 juta meter kubik. Untuk mengetahui kemampuan sungai sebagai drainase alam, Sigit lantas mereken debit air hujan yang tumpah ke DAS.Pakar hidrologi ini menggunakan formula debit air permukaan. Perhitungan yang tidak terlalu rumit karena cukup memakai rumus empiris Q=0,0028.C.I.A. Adapun Q adalah debit air permukaan (meter kubik per detik), C yaitu koefisien aliran permukaan, I tak lain intensitas hujan (mm/jam), dan A adalah luas DAS (hektare).Intensitas hujan, menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Samarinda yang diperoleh Balai Wilayah Sungai selama 10 tahun terakhir adalah 30 milimeter per jam. Sementara luas DAS Karang Mumus, menurut data Forum DAS Kaltim 36 ribu hektare atau lebih dari setengah luas Samarinda.Terakhir, menentukan koefisien aliran permukaan. Koefisien ini bernilai 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 berarti tanah tidak mampu menyerap air lagi seperti lapisan cor dan aspal. Semakin mendekati nol, berarti kemampuan tanah menangkap air makin bagus. Contohnya daerah resapan air dan kawasan terbuka hijau.Sigit memperkirakan, kemampuan resapan tanah di DAS Karang Mumus sudah sangat lemah. Namun demikian, untuk perhitungan aman, dia mengambil angka tengah yakni 0,5.“Walaupun saya meyakini nilainya bisa lebih dari 0,6. Artinya kemampuan tanah menahan air sudah sangat minim di Samarinda khususnya DAS Karang Mumus,” terang Sigit. Banyaknya lahan terbuka karena permukiman, perumahan, dan tambang, menjadi contoh yang paling mudah diamati.Saat ini, daerah resapan DAS Karang Mumus hanya tersisa di Kebun Raya Unmul Samarinda dengan luas 300 hektare. Tak sampai 1 persen dari luas DAS. Padahal idealnya, menurut undang-undang, daerah resapan sungai minimal 30 persen luas DAS.Dengan nilai C yang 0,5, kemudian intensitas hujan 30 mm/jam, dan luas DAS 36 ribu hektare, lengkap sudah formula Q=0,0028 C .I.A. Maka debit air permukaan ketika hujan yang menuju Karang Mumus adalah 1.512 meter kubik per detik atau 90 ribu meter kubik per menit.Seberapa besar itu? Jika dikonversi ke dalam liter, 90 ribu meter kubik sama dengan 90 juta liter. Berarti kala hujan merata di daerah aliran sungai, Karang Mumus diterjang air setara dengan yang ditampung 9.000 tangki berkapasitas 10 ribu liter yang penuh dengan sedimen. Bayangkan tumpahan sembilan ribu tangki pengangkut solar yang sering melintasi jalan di Samarinda itu.Dari sini dapat dihitung berapa masa yang diperlukan hujan untuk memenuhi Karang Mumus dan Benanga. Dengan kapasitas sungai 1,2 juta meter kubik, hanya perlu 13 menit bagi air hujan menyerbu Karang Mumus dan membuatnya penuh. Durasi 13 menit akan lebih panjang mengingat ada rentang waktu air dari daratan menuju sungai. Begitu pula karena ada pengurangan air di muara yang keluar ke Mahakam.“Jika Karang Mumus sudah penuh, air pasti meluber ke mana-mana dan terjadi banjir. Ini diperburuk dengan drainase menuju sungai yang belum memadai,” paparnya.Keadaan bertambah buruk ketika pasang laut berimbas ke Sungai Mahakam. Di muara Karang Mumus, air tak bisa keluar karena ketinggian Mahakam naik. Hujan yang semestinya sebuah berkah menjadi bencana dan pasang air laut menyahihkan formula yang dihitung Sigit tadi.Adapun skenario terburuk ketika para “aktor antagonis” tadi bersatu. Para pemeran yang siap beraksi itu adalah ancaman waduk Benanga jebol, sedimentasi parah di sepanjang Karang Mumus karena terus dibukanya lahan, intensitas hujan tinggi kala air pasang, ditambah sedikit peran figuran dari pemanasan global.Jika semua itu guyub di satu panggung, diyakini skenario lebih buruk dari peristiwa 1998 bakal terulang. Ketika itu, warga kota merasakan kengerian Waduk Benanga yang jebol. Menenggelamkan nyaris seluruh Samarinda.Pada saat peristiwa yang paling menakutkan itu terulang, meminjam judul sebuah miniseri televisi Amerika, kombinasi seluruh faktor tadi bisa mengundang Perfect Disaster. Bencana yang sempurna di Kota Tepian andaikata tiada perbaikan sedari sekarang. (tim kp/che/k1)

Dikirim dari Yahoo! Mail pada Android

Karang Mumus Lenyap Seabad Lagi Kamis, 23 Mei 2013 - 08:42:13|

TUDINGAN langsung mengarah kepada aktivitas yang disebut-sebut mengupas lahan begitu hebat di Samarinda. Kegiatan yang membuat limpasan masuk ke Sungai Karang Mumus tanpa hambatan dan membawa sedimen. Sungai yang sudah dangkal pun tak mampu menampung. Air meluber-luber, menebar teror kepada seluruh warga kota.Dua aktivitas itu adalah pertambangan batu bara dan pembangunan perumahan. Kegiatan tersebut dianggap memakai fungsi DAS Karang Mumus terutama di bagian hulu di Samarinda Utara. Diperparah pula permukiman di sepanjang sisi sungai. Limbah dari dua pasar turut menyengsarakan dasar kali.Pembukaan lahan tetap dianggap sebagai penyebab utama. “Ketika tanah tak mampu menjadi penahan air, barang tentu ada lahan yang terbuka. Saya tak ingin menuduh aktivitas apa penyebabnya. Tetapi luas pengupasan lahan (di Samarinda) sudah begitu besar,” ucap Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Kaltim, Rudy.Pemerintah bukannya diam. Rencana besar penanganan banjir Samarinda telah selesai disusun sebelas tahun lalu. Dalam master plan penanganan banjir, diperlukan Rp 3,4 triliun untuk memperbaiki beberapa anak Sungai Mahakam yang mengalir di Samarinda. Anak sungai itu terbagi dalam empat subsistem yakni Karang Mumus, Karang Asam Besar, Karang Asam Kecil, dan Samarinda Seberang. Adapun subsistem Karang Mumus menjadi yang paling besar karena mencakup hampir setengah luas Samarinda.Ongkos yang melewati angka setahun APBD Samarinda itu dipakai untuk tiga kegiatan utama. Di daratan, drainase yang membuang air ke sungai ditingkatkan kapasitasnya. Supaya “serangan” air tak terlampau besar, dibangun pula bendali dan kolam retensi. Di perairan, anak Sungai Mahakam pun dinormalkan termasuk memasang pintu air.Pada 2010, Pemprov bersama DPRD Kaltim menyepakati program penanganan banjir Samarinda. Disediakan Rp 602 miliar yang meluncur di atas kontrak tahun jamak. Duit itu terbagi atas sistem Karang Mumus Rp 322 miliar, sistem Karang Asam Besar dan Loa Bakung Rp 44 miliar, sistem Karang Asam Kecil Rp 55 miliar, dan sistem Loa Janan dan Rapak Dalam (Seberang) Rp 181 miliar.Namun demikian, menurut pandangan Profesor Sigit Hardwinarto, proyek seperti pembangunan drainase, kolam retensi, dan normalisasi sungai yang hanya di beberapa titik, hanya bersifat “cuci piring.” Bukan pemungkas masalah.Ketika kolam dan drainase dibangun, lalu sungai dikeruk, sedimentasi tetap datang. Endapan tanah lumpur lahir dari lahan yang terkelupas di penjuru DAS Karang Mumus.Rudy, kepala Bidang SDA, Dinas PU Kaltim, mencatat 2.500 meter kubik material mengendap di dasar Karang Mumus setiap tahun. Dengan besar sedimentasi segitu, hanya perlu 90 tahun untuk menimbun setengah dari panjang Karang Mumus yang 15 kilometer.Hal itu diakui Eko Wahyudi dari manajemen konsultan penanganan banjir Samarinda. Banjir datang dari aktivitas yang tak sesuai prosedur. Ketika pengupasan lahan, penambang maupun pengembang seharusnya menyiapkan kolam penampungan sementara. Ketika hujan, air sementara masuk ke kolam. Setelah drainase di dalam kota normal, baru air tadi dilepas menuju kota untuk dikirim ke Karang Mumus.“Bila pengupasan lahan yang tak terkendali berlangsung terus, kita tidak akan tahu apakah penanganan banjir yang sekarang akan tetap berfungsi lima atau sepuluh tahun lagi,” tuturnya, diamini oleh Rudy.Kaltim Post menelisik, pembukaan lahan begitu hebat berlangsung di Kecamatan Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Secara umum, DAS Karang Mumus dibagi menjadi tiga bagian yang memiliki karakteristik berbeda. Di hulu yakni Kecamatan Samarinda Utara dan Sungai Pinang, pengupasan lahan mengiringi mulai kampus Universitas Mulawarman di Gunung Kelua hingga Waduk Benanga. Kuat dugaan, tanah dibiarkan terbuka untuk keperluan perumahan dan pertambangan.Data Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Samarinda menyebutkan, saat ini 29 izin perumahan baru yang diterbitkan sejak 2012 hingga April 2013.Sementara Dinas Pertambangan melansir, terdapat 76 izin usaha pertambangan dengan luas konsesi 70 persen luas kota. Samarinda Utara di mana Karang Mumus berhulu, menjadi penumpu dua kegiatan tersebut.Sayangnya, Pemkot tak memiliki data luas dan di mana saja bukaan lahan akibat kedua aktivitas tadi. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Samarinda mengaku tak mencatatnya.“Kami tidak punya,” kata Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi SDA, BLH Samarinda, Tumar Effendy, ketika ditemui Kaltim Post.Namun demikian, pengupasan lahan telah lama mengganggu pikiran Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail. Baru-baru ini, dia melontarkan pernyataan pelarangan pembangunan perumahan baru di Jalan Pangeran Suryanata dan Samarinda Utara. Pembangunan perumahan diarahkan ke kawasan Samarinda Seberang dan Palaran.Bahkan Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang menegaskan hal tersebut. "Selama ini kita tidak terpikir. Orang selalu bilang tambang, tambang. Tapi kalau tidak salah, ada 80 lokasi pengembang di Samarinda. Ada yang 20 hektare, ada yang 100 hektare," ucapnya kepada sejumlah media lokal.Pemangku kekuasaan patut gelisah. Kawasan hijau yang minim memperparah sedimentasi di Karang Mumus. Luas ruang terbuka hijau Samarinda hanya 9 persen dari luas kota. Padahal dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Lahan Terbuka Hijau, RTH minimal 30 persen.Profesor Sigit bahkan mengatakan, daerah resapan air Karang Mumus kurang dari satu persen. “Hanya di Kebun Raya Unmul yang 300 hektare itu,” ucapnya.Sigit memberi kesimpulan, bila saja Pemkot tegas memperhatikan penerbitan izin, sistem drainase diperbaiki, Karang Mumus dinormalisasi, dan masyarakat peduli kebersihan, banjir bisa teratasi. Perlu semangat dan gerakan besar. Dari situ Sigit meyakini, banjir bukan sebuah takdir. (tim kp/che/k1)

Dikirim dari Yahoo! Mail pada Android

Karang Mumus II dari BenangaBanjir Bukan Takdir (2) Jumat, 24 Mei 2013 - 09:32:27

Waduk Benanga tak hanya hulu Sungai Karang Mumus. Bendungan juga menjadi hulu masalah banjir Samarinda. Satu dekade terakhir, 90 persen luas dam lenyap karena sedimentasi. MENAPAKI pematang, Budi Wiyono bersama kawan-kawan bergegas menuju tanah datar di seberang sawah. Anak-anak transmigran Desa Benanga, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, itu selalu datang ke tanah datar seberang sawah untuk bermain bola. Kebiasaan 35 tahun lalu itu masih jelas terekam di benak Budi.“Seratus meter dari tempat kami bermain bola, ada kolam kecil, juga sungai,” tutur Budi Wiyono.Pria yang kini berusia 46 tahun itu tak pernah membayangkan hamparan sawah, kolam, dan sungai tempat dia bermain dulu, sekarang menjadi rawa. Tempat yang menyimpan memori masa kecilnya sirna ketika pembangunan bendungan Benanga selesai.Desa di sekeliling Benanga merupakan kawasan transmigrasi. Pada awalnya, cerita Budi, sekitar 100 kepala keluarga dikirim pemerintah dari Malang dan Lumajang, Jawa Timur. Setiap kepala keluarga dijatah tanah 25 x 100 meter untuk membangun rumah plus sehektare sawah.“Kalau mau sawah lebih luas bisa menebas rumput lagi di belakang daerah tanah jatah itu,” ujar Budi yang juga ketua RT 30 di kelurahan tersebut.Koloni transmigran ini dikenal sebagai sentra pertanian. Setiap tahun selalu panen raya. Para petani di sekeliling Benanga bisa menuai padi dan sayur-mayur, bahkan sampai sekarang. Kendati, produksi sudah tak setinggi dulu ketika masa jaya dengan hasil 4-5 ton padi per hektare.Tak jauh dari hamparan padi, kolam raksasa berisi jutaan meter kubik air selalu siap mengaliri ratusan hektare sawah. Semesta turut menjaga keteduhan danau yang sangat penting bagi para petani. Kawasan penyerap air masih terhampar luas hingga ke Sungai Siring, Samarinda Utara, menjadi penahan sedimentasi. Pemanasan global pun belum seberapa.Waduk Benanga pada dekade 1970 dan 1980 juga sangat vital bagi Samarinda. Menjadi pemalang pertama sebelum air menerobos Sungai Karang Mumus di tengah kota, bendungan berfungsi dengan baik. Pada masa lalu, Benanga yang awalnya dibangun untuk irigasi, juga menjadi dam penangkal banjir.”Jika dianalogikan sebagai tubuh manusia, Waduk Benanga adalah jantung Sungai Karang Mumus. Di sana air dari hulu ditampung sebelum mengalir melewati sungai yang membelah kota,” ulas ahli hidrologi dari Universitas Mulawarman, Sigit Hardwinarto. Dua per tiga air di sistem Karang Mumus seharusnya tersimpan di Benanga.Masa emas yang mengundang suka-cita petani itu makin lengkap ketika bendungan selesai dibangun pada awal 1980-an. Pintu kanan bendungan difungsikan untuk irigasi sawah ke Desa Giri Rejo yang letaknya sebelum Desa Benanga.Tapi masa jaya itu sisa cerita. Ketika otonomi daerah datang, ribuan hektare izin pertambangan terbit di Samarinda. Di hulu Sungai Karang Mumus, sebelah utara dan timur Benanga, sejumlah izin usaha pertambangan batu bara terbit. Bukan hanya pemerintah kota yang mendapat kewenangan setelah era otonomi, bahkan pemerintah pusat turut serta. Bertajuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) malah lebih luas dari izin terbitan pemerintah daerah.Perkembangan kota yang pesat ikut menggangsir lahan di utara Samarinda. Puluhan ribu rumah berdiri di daerah aliran Sungai Karang Mumus. Fungsi DAS sebagai penyerap air telah bersalin seiring pertambahan penduduk. Bisnis properti menjamur.Akibatnya bisa ditebak. Menukil data Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Kementerian Pekerjaan Umum, Waduk Benanga memiliki luas 103 hektare pada 1997. Namun sedimentasi yang ditimbulkan pengupasan lahan di hulu sungai membuat luasnya jauh menyusut.Sepanjang 15 tahun terakhir, pada rentang masa ketika jemari bisnis pertambangan dan perumahan mengeruk banyak lahan, luas Benanga berkurang. Sekarang, waduk irigasi itu tersisa 11 hektare. Hamparan air yang dahulu seluas 93 hektare telah menjadi padang ilalang.“Rumput-rumput itu tumbuh karena sungai sudah sangat dangkal. Sudah pasti terjadi sedimentasi,” jelas Eko Wahyudi dari manajemen konsultan proyek penanganan banjir Samarinda. Kasiyanto (57), mantan ketua RT 30, menjelaskan bahwa pada awalnya waduk dibuat untuk mengairi persawahan. Baru-baru ini saja, Waduk Benanga dianggap sebagai penahan banjir Samarinda.Ketika waduk itu jebol pada 1998, banjir hebat menerjang Samarinda. Melumpuhkan aktivitas ekonomi di banyak tempat. Bendungan lantas diperkuat hingga bentuknya seperti sekarang ini.Meski begitu, menurut Kasiyanto, banjir di Samarinda tidak berhubungan langsung dengan Benanga. Hal ini karena bendungan tersebut tidak mempunyai pintu air sehingga tidak bisa mengendalikan debit air yang keluar.“Hanya batas bendungan yang menjadi penghalang. Kalau melewati batas, airnya pasti keluar,” ucapnya.Kasiyanto sering geleng kepala jika mendengar warga menuding bahwa banjir di Samarinda akibat warga di sekitar bendungan membuka pintu air. “Apa yang dibuka? Pintu airnya memang tidak ada,” katanya, lalu melanjutkan, “Kalau jebol, ya, seperti 1998 itu.”Waduk di kampung transmigran itu kini menjadi bagian penting penanganan banjir di Samarinda. Eko Wahyudi mengatakan, dua per tiga air di Sungai Karang Mumus seharusnya tersimpan di Waduk Benanga. Posisi Benanga kian penting lantaran rawa Pampang di utara Benanga sudah tertutup sedimen.“Seingat saya, di rawa Pampang terdapat jembatan kayu. Terakhir kali saya ke sana, jembatan itu sudah tidak ada. Begitu pula rawa itu. Air pun langsung menuju Benanga,” tutur Eko. Dari komputer tablet, dia memperlihatkan video yang memuat kondisi Benanga. Perahu yang dia tumpangi untuk mengambil gambar, terperangkap rerumputan tinggi di Benanga.Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas PU Kaltim, Rudy, sadar benar posisi penting Benanga. Ketidakmampuan bendungan menahan debit air saat hujan sudah jelas. Dia lantas berpikir upaya mengurangi beban di bendungan itu.Ide itu datang. Rudy berpikir bila selama ini Benanga hanya mengandalkan Karang Mumus untuk bertemu dengan Sungai Mahakam, mengapa tidak dibuat Karang Mumus yang baru? Sungai buatan itu akan mengarah ke laut yang berjarak sama jauhnya dengan Mahakam.Memintas kompas ke timur, jarak Benanga menuju pesisir di Muara Badak, Kutai Kartanegara, sejauh 15 kilometer. Sama dengan panjang Karang Mumus dari Benanga menuju muara. Dari data awal itu, ide membangun kanal yang menghubungkan waduk dengan laut pun mencuat. Lagipula, jalur menuju Muara Badak belum terlampau ramai permukiman.Andaikata kanal itu mampu mengurangi setengah saja volume air yang diterima Karang Mumus, sebagian besar masalah banjir di Samarinda dapat teratasi.“Kami sedang membuat perencanaannya,” tutur Rudy lagi. Jika disetujui, pada awalnya Dinas PU hanya membangun parit. Paling penting, kata dia, saluran itu ada dulu.“Jika saluran itu sudah ada dan dana sudah siap, barulah kanal yang besar dibangun. Selain mengatasi banjir, kanal dan kolam retensi di sekitar Benanga bisa menjadi sumber air bersih dan irigasi,” ucapnya. Dan, ketika kanal itu sudah dibangun, lanjut dia, sangat layak bila dijuluki Kanal Karang Mumus II. (bersambung/che/k1)

Dikirim dari Yahoo! Mail pada Android

Karang Mumus Lenyap Seabad Lagi - Kaltim Post Online

Karang Mumus Lenyap Seabad Lagi
 
Kamis, 23 Mei 2013 - 08:42:13
|
Utama
|
Dibaca : 578 Kali
PENGENDARA motor berjuang saat melintas di Jalan Lambung Mangkurat.(dok/kp)
 
TUDINGAN langsung mengarah kepada aktivitas yang disebut-sebut mengupas lahan begitu hebat di Samarinda. Kegiatan yang membuat limpasan masuk ke Sungai Karang Mumus tanpa hambatan dan membawa sedimen. Sungai yang sudah dangkal pun tak mampu menampung. Air meluber-luber, menebar teror kepada seluruh warga kota.

Dua aktivitas itu adalah pertambangan batu bara dan pembangunan perumahan. Kegiatan tersebut dianggap memakai fungsi DAS Karang Mumus terutama di bagian hulu di Samarinda Utara. Diperparah pula permukiman di sepanjang sisi sungai. Limbah dari dua pasar turut menyengsarakan dasar kali.

Pembukaan lahan tetap dianggap sebagai penyebab utama. "Ketika tanah tak mampu menjadi penahan air, barang tentu ada lahan yang terbuka. Saya tak ingin menuduh aktivitas apa penyebabnya. Tetapi luas pengupasan lahan (di Samarinda) sudah begitu besar," ucap Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Kaltim, Rudy.

Pemerintah bukannya diam. Rencana besar penanganan banjir Samarinda telah selesai disusun sebelas tahun lalu. Dalam master planpenanganan banjir, diperlukan Rp 3,4 triliun untuk memperbaiki beberapa anak Sungai Mahakam yang mengalir di Samarinda. Anak sungai itu terbagi dalam empat subsistem yakni Karang Mumus, Karang Asam Besar, Karang Asam Kecil, dan Samarinda Seberang. Adapun subsistem Karang Mumus menjadi yang paling besar karena mencakup hampir setengah luas Samarinda.

Ongkos yang melewati angka setahun APBD Samarinda itu dipakai untuk tiga kegiatan utama. Di daratan, drainase yang membuang air ke sungai ditingkatkan kapasitasnya. Supaya "serangan" air tak terlampau besar, dibangun pula bendali dan kolam retensi. Di perairan, anak Sungai Mahakam pun dinormalkan termasuk memasang pintu air.

Pada 2010, Pemprov bersama DPRD Kaltim menyepakati program penanganan banjir Samarinda. Disediakan Rp 602 miliar yang meluncur di atas kontrak tahun jamak. Duit itu terbagi atas sistem Karang Mumus Rp 322 miliar, sistem Karang Asam Besar dan Loa Bakung Rp 44 miliar, sistem Karang Asam Kecil Rp 55 miliar, dan sistem Loa Janan dan Rapak Dalam (Seberang) Rp 181 miliar.

Namun demikian, menurut pandangan Profesor Sigit Hardwinarto, proyek seperti pembangunan drainase, kolam retensi, dan normalisasi sungai yang hanya di beberapa titik, hanya bersifat "cuci piring." Bukan pemungkas masalah.

Ketika kolam dan drainase dibangun, lalu sungai dikeruk, sedimentasi tetap datang. Endapan tanah lumpur lahir dari lahan yang terkelupas di penjuru DAS Karang Mumus.

Rudy, kepala Bidang SDA, Dinas PU Kaltim, mencatat 2.500 meter kubik material mengendap di dasar Karang Mumus setiap tahun. Dengan besar sedimentasi segitu, hanya perlu 90 tahun untuk menimbun setengah dari panjang Karang Mumus yang 15 kilometer.

Hal itu diakui Eko Wahyudi dari manajemen konsultan penanganan banjir Samarinda. Banjir datang dari aktivitas yang tak sesuai prosedur. Ketika pengupasan lahan, penambang maupun pengembang seharusnya menyiapkan kolam penampungan sementara. Ketika hujan, air sementara masuk ke kolam. Setelah drainase di dalam kota normal, baru air tadi dilepas menuju kota untuk dikirim ke Karang Mumus.

"Bila pengupasan lahan yang tak terkendali berlangsung terus, kita tidak akan tahu apakah penanganan banjir yang sekarang akan tetap berfungsi lima atau sepuluh tahun lagi," tuturnya, diamini oleh Rudy.

Kaltim Post menelisik, pembukaan lahan begitu hebat berlangsung di Kecamatan Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Secara umum, DAS Karang Mumus dibagi menjadi tiga bagian yang memiliki karakteristik berbeda. Di hulu yakni Kecamatan Samarinda Utara dan Sungai Pinang, pengupasan lahan mengiringi mulai kampus Universitas Mulawarman di Gunung Kelua hingga Waduk Benanga. Kuat dugaan, tanah dibiarkan terbuka untuk keperluan perumahan dan pertambangan.

Data Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Samarinda menyebutkan, saat ini 29 izin perumahan baru yang diterbitkan sejak 2012 hingga April 2013.

Sementara Dinas Pertambangan melansir, terdapat 76 izin usaha pertambangan dengan luas konsesi 70 persen luas kota. Samarinda Utara di mana Karang Mumus berhulu, menjadi penumpu dua kegiatan tersebut.

Sayangnya, Pemkot tak memiliki data luas dan di mana saja bukaan lahan akibat kedua aktivitas tadi. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Samarinda mengaku tak mencatatnya.

"Kami tidak punya," kata Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi SDA, BLH Samarinda, Tumar Effendy, ketika ditemui Kaltim Post.

Namun demikian, pengupasan lahan telah lama mengganggu pikiran Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail. Baru-baru ini, dia melontarkan pernyataan pelarangan pembangunan perumahan baru di Jalan Pangeran Suryanata dan Samarinda Utara. Pembangunan perumahan diarahkan ke kawasan Samarinda Seberang dan Palaran.

Bahkan Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang menegaskan hal tersebut. "Selama ini kita tidak terpikir. Orang selalu bilang tambang, tambang. Tapi kalau tidak salah, ada 80 lokasi pengembang di Samarinda. Ada yang 20 hektare, ada yang 100 hektare," ucapnya kepada sejumlah media lokal.

Pemangku kekuasaan patut gelisah. Kawasan hijau yang minim memperparah sedimentasi di Karang Mumus. Luas ruang terbuka hijau Samarinda hanya 9 persen dari luas kota. Padahal dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Lahan Terbuka Hijau, RTH minimal 30 persen.

Profesor Sigit bahkan mengatakan, daerah resapan air Karang Mumus kurang dari satu persen. "Hanya di Kebun Raya Unmul yang 300 hektare itu," ucapnya.

Sigit memberi kesimpulan, bila saja Pemkot tegas memperhatikan penerbitan izin, sistem drainase diperbaiki, Karang Mumus dinormalisasi, dan masyarakat peduli kebersihan, banjir bisa teratasi. Perlu semangat dan gerakan besar. Dari situ Sigit meyakini, banjir bukan sebuah takdir. (tim kp/che/k1)
http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/20860/karang-mumus-lenyap-seabad-lagi.html


Sent from my iPhone

BANJIR BUKAN TAKDIR KALTIMPOST (24 MEI 2013)

Jumat, 17 Mei 2013

785 Ribu Orang Mengungsi, Pasang Pendeteksi BanjirTahun Ini Bencana Sudah Renggut 25 Jiwa 

Kamis, 16 Mei 2013 - 08:48:19|Metropolis|Dibaca : 379 Kali SAMARINDA –
Bencana sosial maupun alam terus merundung Kaltim sepanjang 2013. Tercatat, 92 peristiwa terjadi sejak Januari hingga Mei. Merenggut 25 nyawa dan membuat 785 ribu orang mengungsi. Paling banyak menimbulkan kerugian dan menyusahkan warga adalah banjir dan kebakaran. Tahun ini, kebakaran sudah terjadi 53 kali dengan kerugian Rp 6,57 miliar. Sedangkan 23 kali banjir di Bumi Etam memaksa 785.635 jiwa mengungsi. Selain banjir besar di Paser baru-baru ini, pasang besar Sungai Mahakam membuat beberapa kecamatan di Kutai Barat dan Kutai Kartanegara terendam.Sementara itu, kecelakaan kapal di perairan Sungai Mahakam di Samarinda, memakan korban jiwa paling besar tahun ini hingga Mei. Sementara itu, menurut catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, sejak 2009 hingga 2012 tercatat 1.374 kejadian. Total kerugian mencapai Rp 169 miliar dengan korban meninggal 143 orang. Jika dirata-ratakan pada periode tersebut, terjadi 343 bencana per tahun. Salah satu bencana yang paling mendapat perhatian adalah banjir. Bencana jenis ini paling banyak membuat warga mengungsi dan jumlah kerugian yang besar. Permasalahan banjir itu dibicarakan dalam Seminar Kebencanaan Pengurangan Risiko Banjir di Hotel Grand Victoria, Samarinda, Rabu (15/5). Menurut Kepala BPPD Kaltim Wahyu Widhi Heranata, wilayah di daerah aliran Sungai Mahakam merupakan daerah rawan banjir. Di ibu kota, risiko bencana berupa banjir juga tinggi. Ancaman jebolnya Waduk Benanga di Lempake masih menghantui kota. Itu sebabnya, BPPD berencana memasang alat pendeteksi dini di perairan Mahakam dan di Waduk Benanga. “Jika Benanga jebol, waktu untuk air mencapai kota sekitar 20 menit,” terang pria yang akrab disapa Didit ini. Masa sebelum jebol atau sebelum waktu tersisa 20 menit menjadi sangat penting. Jika alat pendeteksi bencana itu beroperasi, warga kota bisa mengetahui dengan cepat bila Waduk Benanga jebol. Masa bagi penduduk untuk bersiap-siap bahkan mengungsi, bisa lebih panjang. Hal yang sama juga berlaku di perairan Mahakam. Jika air pasang mulai melewati batas, warga bisa mengetahui. Dengan persiapan yang lebih panjang menghadapi banjir, diyakini dapat mengurangi kerugian dan korban jiwa. “Kami masih menyusun perencanaan untuk pengadaan alat tersebut. Secara sederhana, alat pendeteksi dini ini akan bekerja jika ketinggian air mencapai level membahayakan,” tutur Didit lagi. Alat pendeteksi dini itu kemudian mengirim informasi ke pusat informasi BPBD. Di pusat informasi tersebut sejumlah instansi terlibat. BPBD juga akan memperluas informasi itu kepada masyarakat. Dalam seminar kemarin, hadir berbagai narasumber yang mengulas tentang permasalahan banjir. Mereka adalah Ketua Forum Daerah Aliran Sungai Kaltim Prof Sigit Hardwinarto, konsultan manajemen penanganan banjir di Samarinda Eko Wahyudi, serta Balai Besar Sungai Wilayah Kalimantan, Kementerian Pekerjaan Umum. (fel/ibr/k1)

Dikirim dari Yahoo! Mail pada Android

Rabu, 15 Mei 2013

Balikpapan Akan Sering Diguyur Hujan Lokal 

Rabu, 15 Mei 2013 - 08:30:49|
Pada medio Mei ini, hujan lokal akan kembali menghantui sebagian wilayah Kota Minyak. Wilayah yang akan berpotensi terjadinya hujan lokal adalah Balikpapan Utara dan sebagian Balikpapan Barat. Kendati demikian, curah hujan lokal ini memiliki intensitas sedang berkisar antara 180-200 mm.“Memang curah hujan Mei tahun ini di atas rata-rata curah hujan pada Mei selama 30 tahun sebelumnya. Jika Mei 30 tahun sebelumnya hanya 180 mm, pada bulan ini di atas 180 mm hingga 200 mm ke atas. Akan tetapi masih di bawah 250 mm. Untuk curah hujannya pun tidak merata hanya di daerah tertentu saja,” kata Dony Septian, prakirawan Stasiun Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Balikpapan kemarin.Untuk waktunya sendiri, BMKG memperkirakan hujan lokal ini akan terjadi pada siang hingga sore hari. “Potensi terjadinya masih siang hingga sore karena hujan lokal ini berasal dari daratan. Kalau untuk daerah yang dekat dengan laut masih berpotensi berawan. Contohnya Balikpapan Selatan dan Balikpapan Timur,” imbuh Dony.Sedangkan untuk wilayah perairan, BMKG memperkirakan untuk perairan Balikpapan hingga Selat Makassar tinggi gelombangnya cukup aman untuk berlayar. Ketinggian gelombang dalam beberapa hari ini berkisar antara 0,3 hingga 1 meter. “Tinggi gelombang ini, tidak begitu membahayakan bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan di perairan Balikpapan,” terangnya.Walau begitu, BMKG tetap mengimbau jika masyarakat melihat kumpulan awan gelap vertikal yang menjulang ke atas agar segera menghindar. “Bisa jadi kumpulan awan tersebut adalah awan Cumulo nimbus yang menyebabkan hujan lokal dengan intensitas sedang atau lebat sesaat,” pungkasnya. (*/rkp/tom/k1)

Dikirim dari Yahoo! Mail pada Android

Senin, 13 Mei 2013

Empat Kecamatan di Kutai Barat Terendam Banjir

Tribun Kaltim - Minggu, 12 Mei 2013 19:05 WITA
SENDAWAR, tribunkaltim.co.id – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutai Barat Imansyah Said melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Wasis Setyo B, mengingatkan warga Kutai Barat yang tinggal di sepanjang sungai Mahakam untuk dapat selalu memantau ketinggian air Mahakam serta selalu melaporkan kondisi yang terjadi di aliran sungai Mahakam ke pihak kecamatan dan BPBD Kubar guna segera diambil langkah-langkah penanggulangan. “Saat ini tim BPBD turun ke lapangan guna memantau pergerakan air sungai Mahakam, diminta juga agar kepada seluruh masyarakat untuk selalu mengawasi pergerakan air disekitar rumah sehingga dapat diambil langkah antisipasi,” ujar Wasis. Lebih jauh dikatakannya, hampir setiap hari tim BPBD memantau pergerakan air sungai Mahakam ditambah lagi beberapa hari terakhir ini sering turun hujan. Hanya saja untuk Kecamatan Long Bagun ketinggian air sudah mulai turun dan aktifitas masyarakat sudah mulai pulih kembali. Sementara itu di Kecamatan Long Hubung, lanjutnya, ketinggian air bertahan dan ada kemungkinan mulai turun. Hanya saja untuk Kecamatan Long Iram dan Tering ketinggian air mengalami kenaikan. “Untuk itu tim BPBD selalu siap untuk membantu warga yangg terrkena banjir. BPBD selalu koordinasi dengan pihak kecamatan dan selalu siap dihubungi oleh pihak Kecamatan apabila membutuhkan bantuan pengungsian,” akunya. Sementara itu dalam pantauan Tribunkaltim di Kecamatan Tering, luapan air sungai Mahakam sudah mencapai 1,5 meter untuk di Kampung Tering Seberang sedangkan untuk Tering Lama dan Tering Baru air sungai mengenangi perkampungan dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Akibatnya aktifitas perdagangan berhenti total. Sedangkan di Kecamatan Long Iram di Kampung Long Iram Ilir, ketinggian air sudah berada di bawah rumah dengan ketinggian mencapai 1 meter dan ada sebagian warga sudah mendirikan panggung di dalam rumah. “Guna mengantisipasi banjir yang tidak dapat diduga saya sudah mendirikan panggung di dalam rumah, nantinya digunakan untuk mengamankan perabotan rumah tangga,” ungkap Imran warga Long Iram. Demikian halnya di Kampung Keliwai Kecamatan Long Iram, ketinggian air mencapai 1 meter. Walaupun begitu aktifitas belajar mengajar tetap berjalan dengan normal.

Dikirim dari Yahoo! Mail pada Android

Sabtu, 11 Mei 2013

Kampung Dilang Puti Terendam Banjir

Jumat, 10 Mei 2013 18:25
SENDAWAR, tribunkaltim.co.id– Kampung Dilang Puti Kecamatan Bentian Besar mulai terendam banjir yang telah berlangsung selama tiga hari dengan ketinggian air rata-rata 2 -3 meter. Walaupun begitu belum ada warga yang mengungsi ke tempat dataran tinggi. Banjir yang mulai mengintai kampung Dilang Puti akibat dari luapan sungai Naya yang berasal dari induknya sungainya yaitu Sungai Lawa.Dari informasi yang didapat Tribun dari penduduk Kampung Dilang Puti Rusma, banjir yang terjadi di sini akibat luapan sungai Naya pasalnya sudah hampir tiga hari berturut-turut turun hujan cukup deras dan sekitar jam 17.00 wita turun hujan lagi sangat deras dan warga sangat kuatir ketinggian air akan kembali naik.Ketinggian air sangat bervariasi mulai dari 2 – 3 meter, lanjutnya, dan rata-rata rumah penduduk memiliki ketinggian diatas tersebut, sehingga masih dalam kondisi aman hanya saja kalau tetap turun hujan terus sangat yakin sekali akan terendam rumah penduduk dan nantinya mereka akan membangun panggung di dalam rumah dan tidak akan mengungsi karena tidak tahu harus mengungsi kemana.Saat ditanyakan aktifitas belajar mengajar di sekolah, Rusma mengaku, di SD Dilang Puti masih belajar karena masih dapat dilalui anak sekolah, namun kalau ini terus hujan maka besar kemungkinan tidak akan dilaksanakan kegiatan sekolah karena sangat berbahaya sekali bagi keselamatan anak didik.“Kalau mulai hari ini untuk Playgorup sudah tidak ada aktifitas belajar karena sangat berbahaya karena anak-anak masih kecil, dan sulit diawasi, namun anak SD masih sekolah karena mereka dapat diawasi,” ujarnya.

Dikirim dari Yahoo! Mail pada Android

Rabu, 08 Mei 2013

Korban Banjir Masih Perlu BantuanPemkab Pasok 1.000 Paket Sembako, Swasta Diminta Terlibat 

Selasa, 7 Mei 2013 - 08:27:27|Kaltim|Dibaca : 26 Kali
SANGATTA – Banjir yang melanda tiga kecamatan yakni Muara Bengkal, Batu Ampar, dan Telen mendapat perhatian serius dari Pemkab Kutim. Kendati bantuan sudah dipasok sejak beberapa hari, namun pemkab melalui Asisten IV Sekkab bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Mugeni, mendorong perusahaan yang berada di sekaitar kawasan banjir itu ikut memberikan uluran tangan. Mugeni menjelaskan, sebanyak 1.000 paket sembako yang berisi minyak goreng, mi instan dan lain-lain, telah diberikan ke masing-masing kecamatan. Hanya saja, bantuan perusahaan-perusahaan sawit juga diperlukan. “Saya rasa perusahaan yang ada di sekitar Kecamatan Muara Bengkal serta Telen harus ikut membantu,” ucapnya. Menurut Mugeni, banjir merupakan musibah bersama dan selayaknya semua orang tergerak tanpa terkecuali meringankan beban warga. Pemerintah sendiri masih terus memantau perkembangan banjir di enam desa itu. Jika dirasa bantuan sembako kurang, dirinya akan menginstruksikan Dinas Sosial serta Badan Penanggulangan Bencana Daearah (BPBD) menambah pasokan sembako. “Jika kurang tentu kami kirim lagi bantuan disana. Kami tidak ingin ada pilih kasih antara masyarakat di ibu kota Sangatta maupun kecamatan di daerah pedalaman,” ucap Mugeni, kemarin. Mantan Kepala Dinas Sosial itu itu juga menambahkan, alokasi bantuan juga dipastikan merata ke tiga kecamatan itu.Banjir sendiri, bukan hanya terjadi di Kutim, setiap kabupatem/kota memiliki permasalahan serupa. Tingkat penyebaran pemukiman masyarakat di Kutim pun semakin tahun membludak. Dari awalnya hutan menjadi kawasan padat penduduk. Dari yang tadinya hutan beralih fungsi tempat tinggal warga. “Jadi yang sekarang dipikirkan adalah bagaimana menanggulangi musibah banjir ke depannya. Ini adalah tugas bersama bukan hanya pemkab melainkan warga dan juga mereka yang bermukim di sana,” terang Mugeni, ditemui di ruangannya. Di Sangatta sendiri, kata dia, belum lama ini sempat terjadi banjir besar, yang dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir tidak pernah sehebat itu. Faktor alam jadi salah satu penyebab. Intensitas curah hujan begitu tinggi. “Jadi jangan salah, hujan yang terus menerus juga bisa jadi penyebab banjir. Begitu juga banjir di daerah pedalaman penyebabnya serupa,” paparnya. Mugeni melanjutkan, akan menghubungi camat maupun kepala desa setempat untuk memantau pergerakan banjir. Pasalnya status tanggap darurat masih berlanjut hingga beberapa hari kedepan. Seperti diketahui, Desa Malupan dan Desa Senambah di Kecamatan Muara Bengkal. Kemudian Desa Batu Timbau dan Desa Telaga di Kecamatan Batu Ampar, sedangkan Desa Long Melah dan Desa Marah Haloq di Kecamatan Telen diterjang banjir hebat selama beberapa hari terakhir. Banjir rata-rata setinggi satu meter. Lebih seribu rumah warga terendam. Berdasarkan data, korban musibah banjir di enam desa itu sebanyak 1.235 kepala keluarga (KK) atau sebanyak sekitar 4.940 jiwa dengan asumsi masing-masing empat jiwa dalam satu keluarga. (ede/ind/k6)

Dikirim dari Yahoo! Mail pada Android

Masa Tanggap Darurat SepekanTiga Kecamatan Dihantam Banjir Besar, Ribuan Rumah Tenggelam 

Senin, 6 Mei 2013 - 09:00:24|Kaltim|Dibaca : 71 Kali
SANGATTA – Kecamatan Muara bengkal, Batu Ampar dan Telen, diterjang banjir hebat selama beberapa hari terakhir. Ribuan rumah warga yang tersebar di sejumlah desa terendam dengan ketinggian air rata-rata mencapai 1 meter. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutai Timur (Kutim) Zainuddin Aspan, menerangkan, atas kejadian menghantam ketiga kecamatan itu pemkab menetapkan status tanggap darurat. Penetapan sesuai surat kepala daerah nomor 360/005/BPBD.III yang ditandatangani Wakil Bupati Ardiansyah Sulaiman. Status tanggap darurat meliputi Desa Malupan dan Desa Senambah di Kecamatan Muara Bengkal. Kemudian Desa Batu Timbau dan Desa Telaga di Kecamatan Batu Ampar, sedangkan Desa Long Melah dan Desa Marah Haloq di Kecamatan Telen. Berdasarkan data, korban musibah banjir di enam desa itu sebanyak 1.235 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 4.940 jiwa, dengan asumsi masing-masing empat jiwa dalam satu keluarga. “Ribuan korban mendapat musibah banjir. Hingga kini masih terjadi diwilayah pedalaman. Tapi kami sudah kirim bantuan makanan atau sembako,” ujarnya. Status tanggap darurat berlaku selama satu minggu, mulai Jumat (3/5) hingga 3 -10 Mei mendatang. “Bisa diperpanjang jika musibah masih terjadi,” tambah Zainuddin yang didampingi Kabid Kedaruratan Logistik dan Peralatan Syafranuddin. Di dalam surat penetapan, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait diwajibkan untuk melakukan kerjasama mengatasi bencana dengan cepat dan tepat sasaran sesuai waktu yang ditentukan. Dikatakan Zainuddin, keluarnya status tanggap darurat berdasarkan hasil pelaksanaan dan pemantauan BPBD serta laporan langsung masing-masing kepala wilayah. Baik kepala desa dan camat, meminta agar pemerintah kabupaten memberi respons ceat. Hal itu juga sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Masih ditambah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 10 tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana, serta Perda Kabupaten Kutim nomor 03 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kutim. (ede/ind)

Dikirim dari Yahoo! Mail pada Android

Senin, 06 Mei 2013

Ratusan Rumah Tenggelam di Pedalaman Kutai Timur


Tribun Kaltim - Sabtu, 4 Mei 2013 09:31 WITA
SANGATTA, tribunkaltim.co.id- Ratusan rumah di pedalaman Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dilaporkan kini terendam, bahkan ada yang sudah mencapai 10 hari. Demikian rilis yang disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim.Laporan yang dihimpun Pusdalops BPBD Kutim, paling tidak ada 7 desa yang kini masih dilanda banjir. Yaitu Desa Batu Timbau dan Mawai di Kecamatan Batu Ampar, kemudian Desa Mulupan, Senambah, dan Muara Bengkal di Kecamatan Muara Bengkal, serta Desa Kelinjau Ulu dan Kelinjau Ilir di Kecamatan Muara Ancalong.Kepala BPBD Kutim, Zainuddin Aspan, menerangkan, laporan dari masing-masing desa menyebutkan ketinggian air bervariasi. Mulai dari selutut orang dewasa sampai dua meter lebih. “Terparah di Desa Mulupan Kecamatan Muara Bengkal, kedalaman sampai menengelamkan rumah dan harta benda warga. Namun belum ada pengungsian,” ujar Zainuddin.Didampingi Kabid Kedaruratan, Logistik dan Peralatan (KLP), Syafranuddin, disebutkan informasi banjir baru diterima Kamis (2/5/2013) lalu. Setelah itu dilakukan pengecekan ulang atas informasi yang diterima. “Ketika tim Pusdalopas melakukan cross cek, ternyata benar terjadi banjir di desa mereka,” kata Syafranuddin.Disebutkannya, di Kecamatan Batu Ampar banjir sudah berlangsung 3 hari dengan kedalaman lebih 2 meter, namun warga sebagian besar mengamankan diri pada bagian ruma tertinggi dengan cara membuat bangunan baru atau mengungsi ke rumah keluarga yang masih aman. “Sudah tiga hari banjir melanda Batu Ampar, keadaan air masih tergenang,” terang Camat Batu Ampar Darmansyah.Sementara Kades Mulupan, Fatul, menyebutkan banjir sudah melanda desanya sehingga 353 KK dengan 2.000 jiwa harus membuat tempat mengamankan diri. “Kami disini kaya-kaya karena punya rumah bertingkat dan didalamnya ada kolam renang,” ungkap Fatul miris sembari menggambarkan keadaan rumah warganya.Disebutkan Fatul, akibat banjir warganya tak bisa keluar rumah karena bertugas menjaga keamanan rumah serta keluarga. Disinggung ketersediaan pangan, ia mengakui masih aman karena warga masih memiliki stok. Selain itu ada bantuan dari pihak perusahaan. Kabid KLP BPBD Kutim, Syafranuddin, Kamis siang kemarin langsung menyalurkan bantuan BPBD yang sebelumnya dihimpun dari sejumlah donatur, diantaranya jamaah gereja serta BPBD Kaltim. “Bantuan yang disalurkan merupakan yang terakhir ada di gudang saat ini, karenanya kami berharap bantuan ini bisa membantu warga Desa Batu Timbau,” kata Syafranuddin ketika menyerahkan bantuan berupa mie instan, beras serta minyak goreng kepada Kades Batu Timbau, Zainuddin.
Dikirim dari Yahoo! Mail pada Android

Kamis, 02 Mei 2013

Jalan Rusak Saja Bisa Dipidana, Apalagi Banjir - Kaltim Post Online

Jalan Rusak Saja Bisa Dipidana, Apalagi BanjirBPBD Tak Tahu Info Banjir Wajib Publikasi Kamis, 2 Mei 2013 - 09:46:54|Metropolis|Dibaca : 481 Kali
SAMARINDA - Peluang Pemkot Samarinda disengketakan bahkan dipidanakan warga buntut informasi banjir dan penanganannya tidak dipublikasikan secara transparan sebagaimana yang disampaikan Komisi Informasi (KI) Kaltim, ditanggapi serius Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Samarinda Muhammad Faisal. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Komindo (Disbudparkominfo) Samarinda ini, bagi warga yang menghendaki informasi seputar banjir beserta penanganannya, dipersilakan ke Sekretariat PPID di Dinas Budaya Pariwisata dan Komunikasi dan Informasi Samarinda. “Mengenai data dan informasi, pasti akan kami berikan apabila masyarakat meminta karena PPID bersifat pasif,” terang mantan Kabag Humas dan Protokol Setkot Samarinda. Sebelumnya, Wakil Ketua KI Provinsi Kaltim Eko Satiya Hushada menyatakan, warga dapat memerkarakan hingga memidana Wali Kota Samarinda, apabila dengan sengaja tidak memberikan informasi mengenai persoalan banjir Samarinda. Hal ini mengacu UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di mana informasi banjir masuk kategori informasi serta-merta yang harus diumumkan. Bahkan, masyarakat bisa memidanakan Pemkot karena tidak mengumumkan informasi dimaksud. “Ada dua informasi yang wajib diumumkan Pemkot Samarinda. Pertama, menjelaskan secara rinci apa sumber persoalan yang membuat Samarinda semakin sering banjir serta program penanggulangannya seperti apa? Kedua, informasi yang bertujuan agar warga menyiapkan diri menghadapi banjir,” kata Eko, Senin (29/4) lalu. Kembali ke Faisal, dia justru menyilakan warga mengadukan wali kota ke ranah hukum.“Silakan saja kalau warga mau memerkarakan Pemkot. Yang jelas, jangan hanya Samarinda yang dilihat sebagai kota tidak memberikan informasi secara lengkap terkait banjir, tetapi memang tidak ada kota di luar Samarinda yang memberikan informasi secara serta-merta memberikan informasi banjir secara detail,” elak Faisal. Saat ini, PPID sedang dalam masa transisi, mempersiapkan saluran informasi. Agar masyarakat dapat menjangkau informasi secara lebih mudah, PPID melaksanaan UU 14/2008 mengenai keterbukaan informasi publik (KIP) secara bertahap dan tidak langsung sempurna. “Jakarta saja tidak ribut permasalahan banjir. Samarinda yang cepat surut airnya, banjirnya kok warganya ribut,” kilahnya. Terpisah, Kabid Pengendalian Banjir Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Samarinda Budi Tristiyono membenarkan jika persoalan banjir bisa memidanakan jajaran instansi terkait. “Jalan rusak saja pejabat terkait bisa dipidana, apalagi karena banjir. Karena itu kami berupaya untuk mengantisipasi dengan berbagai program seperti normalisasi dan pembuatan drainase baru,” ujarnya. Namun, terkait upaya penanggulangan bencana banjir, Budi justru menyebut kewenangan tersebut ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda. “Karena tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kerja kami pada hal teknis penanganan banjir saja. Untuk memberi peringatan dini dan sebagainya itu merupakan tanggung jawab BPBD,” pungkasnya. Sementara Kabid Tanggap Bencana BPBD Samarinda, Abdul Rahman membantah pihaknya disebut tidak peduli terhadap penanggulangan banjir. “Tanpa perlu kami imbau, masyarakat sudah tahu kawasan yang rawan banjir seperti di Samarinda Utara, Palaran, dan area lain. Tugas kami sigap ketika terjadi bencana saja,” imbuhnya. Ketika disinggung terkait UU 14/2008 mengenai keterbukaan informasi publik, yang menyebut informasi banjir masuk kategori informasi serta-merta yang harus diumumkan, pihaknya justru tidak mengetahui. “Kami belum tahu tentang aturan tersebut. Mungkin di SKPD lain sudah ada, tapi khusus BPBD belum disosialisasikan,” imbuhnya. Menyikapi hal tersebut, pihaknya berjanji akan berupaya lebih intens memberi peringatan dini terkait musibah banjir. “Misalkan di daerah yang rawan banjir, sudah tentu kami akan menurunkan personel dan sarana tanggap darurat,” sambungnya. Kabag Humas Pemkot Samarinda HM Subhan cenderung enggan berkomentar menanggapi informasi persoalan banjir. Terutama masyarakat yang dapat memidanakan Pemkot apabila secara sengaja tidak memberikan informasi. “Kalau soal itu, saya tidak bisa berkomentar, karena persoalan hukum,” ucapnya singkat. (*/fer/*byg/ibr/k1)
http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/19027/jalan-rusak-saja-bisa-dipidana-apalagi-banjir.html

Wabup Kukar Minta BPBD Pantau Banjir

Kamis, 2 Mei 2013 14:20 WITA TENGGARONG, tribunkaltim.co.id -
Wakil Bupati Kukar Ghufron Yusuf meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar terus memantau perkembangan banjir yang melanda sejumlah kecamatan di kawasan hulu dalam sepekan terakhir. Bahkan, BPBD siap membantu para korban banjir di kawasan Hulu.“Selama ini bantuan sudah dilaksanakan dua kali. Kami memberikan bantuan kepada beberapa kecamatan yang terkena banjir,” kata Ghufron, Kamis (2/5). Dia juga meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kukar ikut memantau kondisi sekolah yang terendam banjir, salah satunya SDN 027 Muara Kaman Ilir dimana 3 ruang belajar tergenang air. “Apakah gedung sekolah yang terendam banjir masih bisa dipakai atau tidak, kalau masih bisa dipakai silakan lanjut. Kepala sekolah bisa memerintahkan untuk bersih-bersih kelas agar bisa kemabali dipakai murid untuk belajar,” ujar Ghufron. Namun, lanjutnya, jika banjir berdampak pada kerusakan ruangan belajar, maka Disdik akan mengusulkan pada pemerintah untuk dilakukan perbaikan terhadap sekolah yang rusak dengan alokasi dana dari APBD Kukar. (*)

Dikirim dari Yahoo! Mail pada Android

Sekolah Terendam Banjir, UN Dialihkan ke Rumah Ibadah - Tribun Kaltim


Kamis, 2 Mei 2013 14:28 WITA
TENGGARONG, tribunkaltim.co.id – Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SD/MI bakal digelar serentak Senin (6/5) depan. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kukar Hermawan mengatakan, ruang kelas yang terendam banjir akan dialihkan ke bangunan lain, termasuk rumah ibadah.“Berdasarkan POS (Prosedur Operasional Standar), pelaksanaan UN boleh dialihkan ke masjid atau gereja jika ruang kelas terendam. Jadi tidak ada masalah sebenarnya dengan kondisi banjir yang dialami beberal wilayah hulu,” kata Hermawan ditemui usai menghadiri upacara Hari Pendidikan Nasional di Halaman Kantor Pemkab Kukar, Kamis (2/5). Dia juga mengatakan, peserta UN tingkat SD juga bisa melaksanakan ujian di ruang kelas SMP dan SMA terdekat, apabila sekolah mereka terendam banjir. Pasalnya, murid SMP dan SMA sudah rampung melaksanakan UN. Sejauh ini, dia baru menerima laporan sekolah terendam di Kecamatan Muara Wis. Terkait pendistribusian naskah soal, Hermawan mengatakan semua telah terbagi di seluruh kecamatan. “Naskah soal untuk tingkat SD ini sudah terbagi semua karena pengadaannya di provinsi sehingga lebih tersistem dibandingkan pendistribusian soal tingkat SMA yang pengadaannya di tingkat pusat,” ujarnya. Dia menegaskan wilayah Kukar siap melaksanakan UN pada Senin (6/5) depan. (*


Banjir di jl. Wahid hasyim.
Dikirim oleh WhatsApp

Ribuan Rumah Terendam, Jalan Terputus dan Siswa Diliburkan

Senin, 29 April 2013
Banjir Hingga 4 Meter Rendam Delapan Kecamatan di KukarBANJIR besar melanda kecamatan di Kutai Kartanegara. Banjir setinggi hingga 4 meter ini merendam puluhan desa di delapan kecamatan. Yaitu Kecamatan Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Belayan, Tabang, Kembang Janggut, Kenohan hingga Muara Kaman.Wilayah terparah yang dilanda banjir terjadi di Tabang, di mana ada 11 desa di wilayah hulu Sungai Mahakam tersebut terendam banjir setinggi 1 hingga 4 meter akibat meluapnya Sungai Mahakam.“Jumlah penduduk kami sekitar 11 ribuan. Ada 11 desa dengan jumlah penduduk ribuan yang rumahnya terendam banjir," ungkap Camat Tabang, Andrie saat dihubungi melalui telepon genggamnya tadi malam.Kondisi tersebut juga terjadi di Kecamatan Kota Bangun. Menurut Camat Kota Bangun, Mawardi, di daerahnya ada sembilan desa yang terendam. Yaitu Desa Belimbingan, Muhuran, Liang Ilir, Liang Ulu, Pala, Sangkulingan, Kota Bangun Ilir, Kota Bangun Ulu, Kota Bangun Seberang dan Kedang Murung. "Kami memiliki 21 desa, dengan 34 ribu jiwa. Ada sembilan desa yang kebanjiran dan ratusan rumah terendam," ungkap Mawardi.Banjir membuat akses jalan terputus. Baik jembatan maupun jalan umum. "Seperti di Desa Kedang Murung, ratusan warga tidak lagi bisa menggunakan jembatan sebagai sarana jalan. Karena ketinggian air bisa mencapai dua meter, sehingga mereka harus menggunakan perahu," jelasnya.Banjir yang terjadi di Kukar bersamaan dengan pelaksanaan Ujian Nasional (Unas), tak heran jika Mawardi menginstruksikan kepala desa agar menfasilitasi transportasi siswa SD, SMP/MTs dan SMA/MA dan SMK yang akan mengikuti ujian.Sementara itu, banjir juga membuat sejumlah gedung sekolah terendam. Salah satunya di SMPN 2 Desa Liang, Kota Bangun. Sebanyak delapan ruangan terendam dan membuat siswa tidak bisa belajar."Ada delapan ruang belajar kami yang terendam dan empat ruangan baru masih bisa digunakan. Tetapi, kami tidak berani ambil risiko untuk tetap belajar karena ketinggian air di halaman sekolah mencapai empat sampai lima meter, takut ada anak yang jatuh dan tidak bisa berenang, karena luas sekolah kami sekitar dua hektar," ungkap Kepala SMPN 2 Liang, Ramlan, saat ditemui di sekolahnya Jumat, lalu.Ramlan mengaku telah mengirimkan surat ke Disdik Kabupaten Kukar, untuk perpanjangan masa libur siswa. "Air terus naik, jadi kemungkinan libur akan diperpanjang. Karena jumlah siswa kami ada 326 dan tidak semua berasal dari Kota Bangun, tetapi banyak juga yang berasal dari desa lain. Sehingga, banyak akses jalan yang terputus dan membuat siswa tidak bisa ke sekolah," tuturnya.Meski akses jalan banyak yang terputus, namun Ujian Nasional (Unas) tetap harus dilaksanakan. Itulah yang dilakukan Syahril (43) warga desa Kedang Murung, yang tetap mengikuti Unas Paket B (setara SMP) Syahril yang bekerja sebagai sopir ini, mengaku putus sekolah setelah lulus SD.Untuk menempuh tempat ujian, Syahril harus mengayuh sampannya sekitar 10 km ke Desa Sebangkat. Setelah sampai di Desa Sebangkat, ia harus berjalan kaki sepanjang 10 km lagi untuk sampai di tempat ujian."Sekarang, air Mahakam (Sungai Mahakam, Red) sedang pasang. Biasanya sampai 3-4 bulan baru surut. Jadi, jembatan putus, rumah banjir, kalau mau ke mana-mana harus pakai perahu," tuturnya.(ici/nin)

Dikirim dari Yahoo! Mail pada Android

Rabu, 01 Mei 2013

Tim Dinkes Giatkan Pemantauan Bantu Masyarakat Korban Banjir Di Sungai Kelay


 
Rabu, 1 Mei 2013 - 08:54:38
|
Kaltim
|
Dibaca : 71 Kali
 
TANJUNG REDEB  - Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau membentuk tim untuk memberikan perhatian serius kepada masyarakat di 7 kampung yang terendam banjir sejak sepekan terakhir.
 
Bahkan tim telah disiapkan sebelum banjir terjadi. "Banjir ini sudah langganan setiap tahun, jadi tim sudah disiapkan sebelum itu terjadi," ujar Kepala Bidang Pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, dr Andrias Basso, didampingi Kepala Dinas Kesehatan, drg. Totoh Hermanto, Selasa (30/4) kemarin. Selain Dinkes, ada juga Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Kesatuan Kebangsaan, Politik dan perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) serta Dinas Sosial Berau yang siaga di 7 kampung yang dilanda banjir di bantaran Sungai kelay itu.
 
Pemantauan akan lebih digiatkan pasca banjr yang mulai surut sejak Senin (29/4) lalu. Tiga penyakit yang biasa terjadi disaat banjir maupun pasca banjir adalah diare, penyakit kulit maupun inspeksi saluran pernafasan atas (Ispa). Namun, selama pemantauan dilakukan pihaknya belum mendapat laporan terkait sebaran penyakit yang ada. "Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada laporan dan kita berharap seluruh masyarakat korban banjir dalam kondisi sehat," ungkapnya.
 
Pemantauan ditambahkannya terus digiatkan, terutama memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kesehatan. Meskipun belum mendapat laporan, namun kecenderungan terjadinya diare dan kulit masih tinggi. Terlebih banjir belum surut maksimal. Pihaknya juga berharap perusahaan swasta yang menjadi kampung-kampung tergenang banjir sebagai binaan untuk menyediakan air bersih. "Ini penting karena tim kami masih mendapati ada masyarakat yang menggunakan air banjir untuk aktivitas sehari-hari. Ini yang kurang sehat," tandasnya.
 
Tim kesehatan yang dibentuk bidang pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, serta bidang pelayanan medis ini, dikatakan Andreas, juga melibatkan petugas dari puskesmas di setiap kampung yang dilanda banjir. Setiap petugas puskesmas memberikan laporan berkala terkait kejadian yang ada. "Kami terus koordinasi. Termasuk posko terpadu bersama instansi teknis juga ada tim kita ditempakan," ujarnya. (hms4/one/k6)

Dikirim dari iPad saya